Implementation of Organizational Structure in Gantar District, Indramayu Regency
DOI:
https://doi.org/10.61166/policy.v1i1.4Keywords:
policy implementation, implementation of organizational structure, sub-district expansion.Abstract
This research aims to discuss the implementation of the sub-district organizational structure after the expansion of sub-districts in Gantar District, Indramayu Regency in 2003. The results of this research show that the implementation of the sub-district organizational structure in Gantar District is not yet completely optimal. This can be seen from (a) type of organization, (b) organizational department, (c) position and type of authority of officials, (d) field and employment relationship, (e) line of orders and responsibilities, (f) range of control and organizational leadership system which in general still shows that it has not been implemented effectively.
References
Elzioni, Amitai. 1969. Organisasi-Organisasi Modern. Terjemahan. Suryatim, Jakarta: UI Press.
Hasibuan, Malayu S.P. 2001. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
Jones, Gareth R. 1991. Organization Theory. Text and Cases Addition, Texas: Wesley Publising Company, A & M University.
Kaho, Josef Riwu. 1988. Prospek Otonomi Daerah di Negara RI. Jakarta: Rajawali Press.
Pamudji, S. 1995. Kepemimpinan Kepemerintahan di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Siagian, Sondang P. 1995. Analisa serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi. Jakarta: Gunung Agung.
Suradinata, Ermaya. 1996. Organisasi dalam Manajemen Pemerintahan. Bandung: CV Ramadhan.
Surakhmad, Winarno.1990. Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik. Bandung: Tarsito.
Wasistiono, Sadu. 2003. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah. Bandung: CV Fokus Media.
Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.
Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan.
Peraturan Bupati Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang Camat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan social masyarakat di Kecamatan.
Keputusan Bupati Indramayu Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
Peraturan Bupati Indramayu Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Indramayu.
